Kisah Yugoslavia, Negara Komunis yang Pernah Menjadi Peserta Piala Dunia 1998

NONGKRONG.CO - Lebih dari 1 abad yang lalu, tepatnya pasca Perang Dunia I usai, di wilayah Balkan terbentuk sebuah negara baru bernama Yugoslavia. Negara ini berhasil lepas dari kekuasaan Kekaisaran Austria-Hongaria setelah melakukan perlawanan yang mengatas namakan bangsa Slavia Selatan, dengan gerakannya yang dikenal sebagai Pan-Slavisme. Untuk itulah, mayoritas etnis yang menduduki negara ini adalah etnis Slavia.

Setelah melalui jalan yang cukup panjang, akhirnya pada 29 November 1945 secara resmi terbentuk Republik Federal Sosialis Yugoslavia yang terdiri dari gabungan beberapa daerah di wilayah Balkan, seperti Serbia, Kroasia, Slovenia, Montenegro, Makedonia, Bosnia-Herzegovina, serta dua provinsi otonom, yaitu Kosovo dan Vojvodina. Negara baru yang sudah memiliki sejarah panjang ini dipimpin oleh seorang revolusioner komunis bernama Josip Broz Tito. 

Meskipun Yugoslavia merupakan negara komunis, tetapi negara ini tidak tergabung ke dalam Blok Timur, atau dalam Perang Dingin dikenal sebagai kelompok negara-negara komunis yang digembongi oleh Uni Soviet. Yugoslavia justru memilih netral dan tidak terlibat.

Bahkan, Josip Broz Tito merupakan salah satu penggagas berdirinya Gerakan Non Blok pada tahun 1961 bersama Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdul Nasir dari Mesir, dan Kwame Nkrumah dari Ghana.

Baca Juga: NATO: Organisasi Bentukan Amerika Serikat Sejak Perang Dingin dan Keterlibatannya dengan Perang Rusia Ukraina

Selama masa kepemimpinan Josip Broz Tito, Yugoslavia berhasil membentuk pemerintahan yang terdesentralisasi. Walaupun, desentralisasi tersebut tetap memiliki batas-batas yang 'cukup otoriter'. Tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar di negara ini akan dipenjara jika mereka ketahuan mengancam pemerintahan Broz Tito. 

Sayangnya, ketika Broz Tito wafat pada tahun 1980, stabilitas politik dan keamanan di Yugoslavia mulai goyah. Banyak yang berpendapat bahwa Broz Tito tidak mempersiapkan pengganti sebaik dirinya dalam memimpin negara ini. 

Kekacauan pun mulai terjadi. Utang luar negeri yang menumpuk serta ancaman perpecahan di berbagai wilayah Yugoslavia semakin santer terdengar. Akar utama dari perpecahan ini adalah konflik antar etnis. 

Hal ini membuat Dewan Eksekutif Federal dan Parlemen Yugoslavia mengeluarkan keputusan bahwa Yugoslavia akan menganut sistem kepresidenan kolektif yang akan merepresentasikan berbagai etnis. Keputusan ini dibuat pada tahun 1980.