• Selasa, 5 Juli 2022

Serangan Umum dan Monumen Politis (2) - Fatih Abdulbari

- Rabu, 23 Juni 2021 | 02:20 WIB
WhatsApp Image 2021-06-23 at 05.34.57
WhatsApp Image 2021-06-23 at 05.34.57

Pembuatan dan peresmian Monumen Serangan Umum 1 Maret sangat kental dengan narasi Presiden Soeharto. Dalam relief yang terdapat pada monumen itu sosok Soeharto jelas terlihat lebih dominatif daripada tokoh lain seperti Jenderal Soedirman atau Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Padahal keduanya adalah tokoh yang mencetuskan dan merencanakan serangan umum. Sri Sultan Hamengkubuwana IX adalah orang pertama yang mendengar mengenai kabar resolusi PBB dan propaganda Belanda di dunia internasional, kemudian Sultan mengirimkan kawat kepada Jenderal Soedirman yang kemudian bertindak dengan merencanakan serangan. Peran keduanya tidak begitu ditampilkan dalam relief monumen itu. Katharine McGregor mengatakan bahwa monumen ini memang dibuat dengan kepentingan politis Orde Baru yang kental. Terdapat upaya framing yang agak dilebih-lebihkan mengenai peranan militer serta Soeharto sendiri dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Framing ini memang telah terencana.

Dalam seminar yang diadakan oleh Angkatan Darat pada 1972 menyatakan untuk mengedarkan sejarah versi mereka melalui museum, monumen, film dan buku sejarah.[1] Artinya militer masa Orde Baru merasa punya kepentingan besar untuk menguasai narasi sejarah. Dalam peresmian Monumen Serangan Umum 1 Maret pada 1973, Presiden Soeharto sendiri menceritakan pengalamannya ketika pertempuran berlangsung, bahwa ia berkeliling Yogyakarta untuk memantau jalannya pertempuran yang ditegaskannya kembali dalam film Janur Kuning dan buku mengenai Serangan Umum 1 Maret yang diterbitkan Seskoad. Penceritaan Presiden Soeharto serta versi militer mengenai jalannya peristiwa berbeda dengan pengakuan anak buahnya, Abdul Latief, yang mengatakan bahwa siang hari saat pertempuran tengah berkecamuk, Soeharto justru sedang asik makan soto bersama ajudan dan pengawalnya di markas.[2]

Terlepas dari siapa yang benar dalam kedua cerita ini, Soeharto jelas memiliki maksud politis dalam pembuatan Monumen Serangan Umum 1 Maret. Sebagai seorang presiden di tengah suasana pergantian kekuasaan, Soeharto perlu tampil heroik dan melegitimasi diri dengan cara memiliki peranan penting dalam revolusi. Dengan demikian monumen ini memang medium untuk penyampaian pesan politis dari penguasa, bukan niatan murni untuk mengenang peristiwanya.

Tampaknya, bagi Soeharto penyampaian pesan politis tertentu ini juga penting dilakukan melalui pengingatan terhadap memori tertentu. Oleh karena itu yang dipilih sebagai objek memori dari monumen ini adalah Serangan Umum 1 Maret yang memang terdapat peranan langsung dari Soeharto. Tetapi jika tujuannya memang untuk mengangkat nama Soeharto secara politis, mengapa tidak membangun monumen Soeharto saja?

Hal ini jelas terkait dengan memori kolektif publik Indonesia. Untuk membesarkan namanya, Soeharto perlu legitimasi dari masa lalu. Karena ia terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret dan publik Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya telah jamak mengenal peristiwa itu dalam memori kolektifnya, maka Soeharto melakukan sebuah manuver politik memori menggunakan peristiwa Serangan Umum 1 Maret untuk menyampaikan pesan politis dalam bentuk monumen. Dengan mengenang peristiwa Serangan Umum 1 Maret, Presiden Soeharto menaikkan pamornya sebagai seorang tokoh dalam revolusi Indonesia, dengan begitu ia mendapatkan legitimasi.

Di sisi lain, tidak ada satupun monumen yang secara langsung mengingatkan kepada Serangan Umum Empat Hari di Surakarta, namun terdapat dua monumen yang mengingatkan kepada dua orang pimpinan dalam pertempuran itu. Keduanya, Monumen Slamet Riyadi dan Monumen Mayor Achmadi, direncanakan, dibuat dan diresmikan di masa reformasi.

Monumen Slamet Riyadi diresmikan pada 12 November 2007 oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso.[3] Monumen ini berdiri atas pendanaan pribadi dari Djoko Santoso sendiri. Menurut pemberitaan, Djoko Santoso mengatakan bahwa selalu ada kajian dalam tubuh TNI yang diimplementasikan dalam program pembinaan tradisi dan sejarah yang salah satunya dengan cara pembangunan monumen. Monumen yang disebutkan Djoko Santoso adalah monumen Jenderal Soedirman di Ambarawa dan Monumen Slamet Riyadi di Surakarta.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah, Djoko Santoso sendiri adalah orang asli dari Kota Surakarta. Tentu perlu mempertimbangkan adanya tendensi untuk mengangkat seorang putera daerahnya sendiri sebagai pahlawan karena pada tahun-tahun itu ada wacana untuk menjadikannya pahlawan nasional, dan jelas perlu membentuk memori kolektif mengenai tokoh itu. Jadi dalam pembangunan Monumen Slamet Riyadi, unsur politis yang kental bukan mengenai peristiwa yang mengangkat namanya, namun si tokoh itu sendiri. Hal yang sama juga melandasi pendirian serta peresmian Monumen Mayor Achmadi pada 7 Agustus 2010.

Perkara penting lain adalah mengenai waktu pendirian kedua monumen ini, keduanya didirikan pasca reformasi bergulir. Hal ini jelas penting untuk diperhatikan karena Kota Surakarta pada masa revolusi adalah tempat bercokolnya oposisi terhadap pemerintahan republik yang banyak terdiri dari golongan kiri terutama sejak kehadiran Tan Malaka pada awal 1946 serta pembubaran Kabinet Amir Sjarifoeddin pada 1947. Ketika peristiwa Madiun 1948 pecah, Surakarta termasuk salah satu daerah yang ikut bergolak, misalnya dengan pecahnya Peristiwa Delanggu.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Kerbau Langka Menuju Punah

Minggu, 3 Juli 2022 | 13:25 WIB

James Cook Penjelajah Dunia

Jumat, 1 Juli 2022 | 17:22 WIB

Mengulik Mitos Titan di Sangiran

Senin, 27 Juni 2022 | 10:56 WIB
X