• Selasa, 5 Juli 2022

Serangan Umum dan Monumen Politis (1) - Fatih Abdulbari

- Selasa, 15 Juni 2021 | 01:00 WIB
WhatsApp Image 2021-06-15 at 07.34.49
WhatsApp Image 2021-06-15 at 07.34.49

Dalam revolusi Indonesia, terdapat dua pertempuran yang sebenarnya secara geografis dan waktu berlangsungnya dekat, namun dalam memori kolektif hari ini, salah satu peristiwa lebih diingat dari yang lain. Serangan Umum 1 Maret diperingati dengan monumen, dipelajari di buku-buku sekolah dasar hingga menengah[1] dan sering diperingati dengan berbagai macam acara peringatan yang digelar hampir setiap tahun.[2] Sedangkan pertempuran satunya yang tampaknya tidak banyak dikenang atau diingat dalam memori kolektif kita adalah Serangan Umum Empat Hari di Surakarta. Tidak ada satupun monumen di Kota Bengawan yang menghadirkan ingatan mengenai pertempuran besar itu.

Mungkin sebenarnya, menyebut tidak adanya kehadiran monumen bagi Serangan Umum Empat Hari tidak sepenuhnya tepat. Ada dua monumen di Kota Surakarta yang mengingatkan pada dua tokoh besar dalam serangan itu, Monumen Slamet Riyadi di Gladak dan Monumen Mayor Achmadi di Banjarsari. Namun alih-alih mengingatkan kepada peristiwa Serangan Umum Empat Hari, monumen ini lebih mengingatkan kepada dua tokoh itu. Sebaliknya, monumen Serangan Umum 1 Maret jelas lebih dimaksudkan untuk mengenang peristiwanya alih-alih individu tertentu di dalam peristiwa (kecuali mungkin Suharto dalam relief).

Kedua peristiwa serangan umum jelas memiliki sebab dan akibat yang berbeda dan dengan begitu juga memiliki signifikansi yang berbeda dalam sejarah Indonesia. Serangan Umum 1 Maret lahir dari ide untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah situasi politik internasional. Ketika itu agresi militer kedua tengah dilancarkan dan Belanda mengumumkan propaganda untuk menolak resolusi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dengan menyatakan bahwa pemerintah republik serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara praktis sudah tidak ada. Dalam situasi demikian, perlu ada pembuktian bahwa pemerintahan republik serta TNI masih eksis. Oleh karena itu direncanakanlah sebuah serangan umum terhadap ibukota republik Yogyakarta serta perencanaan mengenai propaganda kepada dunia atas serangan itu.[3]

Serangan Umum Empat hari punya sebab yang berbeda. Menjelang akhir agresi militer kedua, Jenderal Soedirman memerintahkan segala tembak-menembak untuk berhenti pada tanggal 11 Agustus 1949. Sebelum tanggal itu datang,  TNI di daerah Surakarta merencanakan serangan umum untuk merebut kota, supaya ketika tanggal gencatan senjata datang, kubu republik punya posisi yang lebih strategis. Pertempuran berkobar dari tanggal 7 Agustus 1949 hingga waktu gencatan senjata yang telah ditentukan.[4]

Kedua peristiwa ini jelas memiliki signifikansi yang berbeda dalam sejarah Indonesia. Serangan Umum 1 Maret memiliki porsi serta gaung propaganda lebih besar dari Serangan Umum Empat Hari di Surakarta yang bahkan tidak banyak direncanakan penyebaran berita mengenai peristiwa itu karena tujuannya memang tidak terkait dengan tujuan politis seperti yang terjadi dalam Serangan Umum 1 Maret. Serangan Umum Empat Hari di Surakarta tidak memiliki signifikansi dan pengaruh besar secara politis, akan tetapi tidak adanya signifikansi politis bukan berarti tidak terdapat pengaruh strategis bagi posisi republik.

Jika kedua serangan ini dibandingkan melalui kacamata kepentingan strategis, Serangan Umum Empat Hari di Surakarta jelas lebih signifikan dalam merebut dan menguasai target-target strategis secara militer bagi republik. Hal ini karena timing pada saat serangan umum ini dilancarkan adalah menjelang gencatan senjata, oleh karena itu wilayah yang dikuasai selama serangan umum menjadi wilayah republik. Selain itu pasca perjanjian Roem-Royen di Jakarta, pasukan Belanda di Yogyakarta harus ditarik mundur, salah satu tempat tujuan penarikan itu adalah ke Surakarta dimana tercatat terdapat 11 Batalion yang terkonsentrasi hanya di dalam kota saja.[5] Kesebelas batalion ini terdiri dari berbagai macam persenjataan berat dan pasukan elit yang lebih terkonsentrasi daripada sebelum kepindahan pasukan Belanda dari Yogyakarta.

Secara strategis, Serangan Umum Empat Hari di Surakarta juga menunjukkan bahwa pasukan gerilya yang dikatakan Belanda hanya mampu melakukan penyerangan sporadis dan sabotase ringan, ternyata mampu melakukan serangan frontal besar-besaran yang bertahan cukup lama. Serangan ini juga menjadi “perang perpisahan”, yaitu pertempuran penghabisan sebelum Belanda benar-benar angkat kaki dari Indonesia.

Pembandingan kedua peristiwa ini tidak hendak mengatakan bahwa peristiwa yang satu lebih penting daripada yang lain, namun untuk menunjukkan signifikansi kedua peristiwa dalam sejarah Indonesia. Keduanya memiliki kepentingan terpisah yang sama-sama penting, hanya berbeda standar dan ukurannya. Dalam historiografi Indonesia, Serangan Umum 1 Maret mendapatkan porsi penulisan yang lebih banyak daripada Serangan Umum Empat Hari di Surakarta.[6] Hal ini dapat dengan mudah dikatakan karena Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta memiliki signifikansi politis yang lebih besar.

Paling tidak ada tiga buah monumen di Surakarta dan Yogyakarta yang mengingatkan kepada dua peristiwa serangan umum. Monumen Serangan Umum 1 Maret di Malioboro, Monumen Slamet Riyadi di Gladak dan Monumen Mayor Achmadi di Banjarsari. Ketiga monumen ini dibuat dan diresmikan di masa yang berbeda. Monumen Serangan Umum 1 Maret diresmikan di masa awal Orde Baru sedangkan kedua monumen di Surakarta dibuat dan diresmikan setelah reformasi.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Kerbau Langka Menuju Punah

Minggu, 3 Juli 2022 | 13:25 WIB

James Cook Penjelajah Dunia

Jumat, 1 Juli 2022 | 17:22 WIB

Mengulik Mitos Titan di Sangiran

Senin, 27 Juni 2022 | 10:56 WIB
X