Waspada Penyalahgunaan Wewenang dan Keuangan Daerah Di Dua Tahun Kedepan Pj Gubernur Bupati Walikota ‘Pesanan’

Nongkrong.co - Pada periode Pilkada 2017 tercatat 101 kepala daerah lainnya di Indonesia berhenti masa tugasnya. Dari 101 Kepala Daerah terdiri 7 Gubernur, yaitu : Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Purnatugas Kepala daerah tingkat kabupaten juga sebanyak 76 Bupati dan 18 Walikota.

Sedangkan Pilkada serentak tahun 2018 digelar di 17 provinsi, 38 kota dan 115 kabupaten sehingga 170 kepala daerah juga masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2023. Tepat sebelum Pilkada dan Pilpres serentak 2024 dilaksanakan, tahun depan termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berada pada 170 kepala daerah yang berakhir masa tugasnya.

Pemberhentian purna tugas Gubernur dan Bupati tahun 2022 dan 2023 menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 173-174. Diatur dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan Penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan Penjabat Bupati/Walikota sebelumnya melalui mekanisme di DPRD Provinsi dan Kabupaten.

Baca Juga: Anies Baswedan Purnatugas 5 Tahun Pimpin DKI, Bersama 101 Kepala Daerah Lainnya, 2023 Giliran Ganjar dan RK

Tetapi sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Fungsi kontrol UUD 1945 apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Mengatur bahwa mengenai pemerintah Daerah Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Sementara saat ini Pemerintah mengambil langkah dengan Pilkada dan Pilpres serentak sehingga melakukan penggantian sementara kepala daerah. Penjabat Sementara ini memiliki tugas dan wewenang untuk menggantikan gubernur/bupati/walikota. Tetapi terdapat hal-hal yang dilarang dilakukan penjabat kepala daerah ini selama mengemban jabatannya.

Regulasi yang membatasi larangan tersebut diatur dalam Pasal 132A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dideklarasikan Lebih Cepat Oleh Nasdem Sebagai Calon Presiden 2024

Bunyi Pasal 132A secara lengkap yaitu :