RKUHP: Penjara Bisa Penuh, 3.000 Lebih Orang Tandatangani Petisi Penolakan

NONGKRONG.CO - Kritik pemerintah, DPR, dan Polisi bakal dipenjara? Pulang larut malam juga bias dipenjara? Terus kalau demo juga bisa dipenjara?

Jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas bisa jadi ‘iya’ kalau Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHM) disahkan.

Pemerintah dan DPR sedang buru-buru bahkan sudah mengesahkan pembaruan terhadap KUHP, yang memang sudah direncanakan sejak lama.

Tapi, rencana ini tidak disertai dengan upaya untuk menghadirkan RKUHP yang berkualitas. Selain itu, mesyarakat juga ‘dilibatkan’ tanpa bias memberikan kontribusi yang berarti.

Dikutip Nongkrong.co dari change.org pada Selasa, 6 Desember 2022 pukul 23.10, media tersebut telah membuat petisi penolakan terhadap pengesahan RKUHP tersebut yang dikirim ke gmail pada 6 Desember 2022.

Baca Juga: 4 Gempa Susulan Terjadi di Jember

Diketahui bahwa sebanyak 3.566 orang telah mendatangani petisi BEM Kema Unpad tersebut.

Sebab, telah dinilai beberapa pasal yang menurut BEM Kema Unpad bermasalah dan perlu dibahas kembali, yakni Pasal 240, Pasal 218 hingga Pasal 220. Pasal 256 RKUHP, serta Pasal 347. Pasal 413 dan 414 serta Pasal-pasal bermasalah lainnya.