• Selasa, 5 Juli 2022

Krisis Agraria Terbanyak Dipicu Oleh Industri Perkebunan

- Jumat, 10 Juni 2022 | 11:15 WIB
Kebun Kelapa Sawit ( Bishnu Sarangi dari Pixabay )
Kebun Kelapa Sawit ( Bishnu Sarangi dari Pixabay )

 


Nongkrong.co - Masuknya korporasi perkebunan ke desa-desa tidak selalu berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Ironisnya, masuknya industri perkebunan ke desa-desa sering berujung kepada perampasan tanah rakyat. Tidak jarang, dalam konflik-konflik ini, pemerintah malah membela korporasi dan menggusur petani.

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, pada kurun waktu 2015-2021, ada 924 letusan konflik agraria yang diakibatkan oleh industri perkebunan. Sektor ini selalu menjadi penyumbang terbesar konflik agraria setiap tahunnya.

Sektor perkebunan menyumbang paling banyak letusan konflik agraria sepanjang pemerintahan Joko Widodo. Sejak 2015, perkebunan selalu menempati nomor wahid sektor yang menjadi penyebab konflik antara warga petani dengan korporasi.

Tidak hanya pada periode Joko Widodo, 10 tahun terakhir dari 2012-2021, sektor perkebunan selalu menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi, kecuali pada tahun 2014 sektor infrastruktur menempati posisi pertama.

Perusahaan perkebunan ini memonopoli sumber-sumber agraria yang berakibat menculnya ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Sebanyak 25 grup perusahaan menguasai hingga 16,3 juta hektar tanah.

Meski sedikit berkurang di masa pandemi Covid-19, konflik agraria sektor perkebunan tetap terjadi. Pada 2021, tercatat terjadi 74 konlik agraria. Dari 74 kejadian konflik tersebut, 59 atau 80% kasus terjadi di sektor perkebunan sawit dengan luas mencapai 255.006,06 hektar.

Baca Juga: Makna Kerja Dalam Budaya Jawa

Mengutip publikasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), besarnya konflik agraria akibat perkebunan sawit ini juga disebabkan oleh:

1. Tidak ada perubahan orientasi pengalokasian tanah dalam perkebunan kepada masyarakat marjinal dalam wadah-wadah badan usaha bersama seperti koperasi;

2. Tidak terdapat usaha sungguh-sungguh pemerintah dalam mengubah praktik bisnis perkebunan sehingga dapat mencabut izin dan hak pada usaha-usaha perkebunan yang menjalankan usaha yang buruk, seperti perampasan tanah, kekerasan dan perusakan lingkungan;

Halaman:

Editor: Ahmad A. Na’im-i

Tags

Terkini

X