• Kamis, 8 Desember 2022

Menurut MUI, Begini Kriteria Penodaan Agama

- Minggu, 1 Mei 2022 | 07:45 WIB
Gedung MUI Pusat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. (Antaranews.com)
Gedung MUI Pusat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. (Antaranews.com)

 

Nongkrong.co - Tahun 2018 lalu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeluarkan Factsheet (kasus) Penodaan Agama di Indonesia. Tanpa perlu banyak membuka lembaran-lembarannya, sikap YLBHI tampak dari kutipan Dr. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)yang disematkan pada kover bagian belakangnya. Kutipan itu berbunyi: "Tuhan tidak perlu dibela. Dia sudah Maha Segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil."

Kutipan Gus Dur itu berasal dari tulisan beliau berjudul 'Tuhan Tidak Perlu Dibela' yang dimuat di rubrik 'Kolom' dalam Majalah Tempo, edisi 26 Juni 1982. Kompilasi tulisan Presiden ke-4 RI yang diterbitkan oleh LKiS, tahun 1999, juga memuat tulisan Gus Dur tersebut dengan judul yang sama. Kutipan ini memuat penjelasan bahwa tindakan apapun yang dianggap merugikan agama (Islam) tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Sikap masyarakat terhadap apa yang dianggap menodai (kesucian) agama perlu didudukkan dalam porsi yang cukup. Tokoh-tokoh agama Islam perlu lebih hati-hati dalam masalah ini. Sebab, seringkali kasus-kasus yang dianggap termasuk penodaan agama dapat digunakan sebagai alat politik ketimbang alasan-alasan syari'at.

YLBHI yang berpengalaman dalam mendampingi korban kasus-kasus penodaan agama di Indonesia meminta penerapan hukum pidana dalam kasus ini harus cermat dan hati-hati sebab berkaitan dengan hak asasi orang, hak-hak pokok yang melekat pada manusia sejak lahir.

Termasuk dalam hak-hak pokok itu adalah kebebasan dalam memilih agamanya yang dipilihnya. Negara menjamin hak ini dalam Pasal 29 ayat dua UUD NRI 1945. Terlebih, dalam agama Islam sendiri, Tuhan menegaskan tidak boleh ada paksaan untuk memeluk agama Islam (QS al-Baqoroh: 256).

Meski begitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih perlu meminta negara untuk bertindak tegas dan adil atas segala bentuk tindak pelanggaran yang mengganggu keharmonisan dan kerukunan beragama.

MUI memandang harus ada peraturan perundangan-undangan yang kuat dan tegas untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan memberi sanksi tegas bagi pelaku/organisasi yang melakukan penodaan/penistaan agama yang dapat menimbulkan konflik antar dan intern umat beragama.

Peran MUI dalam kasus-kasus penodaan agama ini tidak bisa dibilang sepele. Pratiwi Febry, pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, menyebut polisi, jaksa dan hakim kerap menggunakan fatwa sesat yang diterbitkan MUI, walau secara teori dokumen itu tak mempunyai kekuatan hukum di sidang pengadilan.

Apa yang disebut MUI sebagai penodaan agama itu mengacu pada kriteria berikut ini, sebagaimana dilansir situs web mui.or.id.

1. Kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan:

a. Allah SWT
b. Nabi Muhammad SAW
c. Kitab Suci al-Qur’an
d. Ibadah Mahdlah seperti Shalat, Puasa, Zakat dan Haji.
e. Sahabat Rasulullah SAW
f. Simbol-simbol dan/atau syiar agama yang disakralkan seperti Ka’bah, Masjid, dan adzan;

Halaman:

Editor: Ahmad A. Na’im-i

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X